topmetro.news, Medan – Kepala Dinas Kesehatan (Kadis) Sumatera Utara, Faisal Hasrimy, memaparkan langkah konkret yang ditempuh Pemprov Sumut untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal di seluruh fasilitas kesehatan (faskes).
Penegasan itu disampaikan Faisal dalam konferensi pers bersama sejumlah stakeholder kesehatan, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (17/9).
Menurut Faisal, Pemprov Sumut bersama BPJS Kesehatan dan para pemilik rumah sakit telah menandatangani maklumat bersama untuk memastikan pelayanan berjalan prima.
Dia menegaskan, konsep Universal Health Coverage (UHC) di Sumut bukan sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Begitu masyarakat datang ke rumah sakit, apalagi dalam kondisi urgent, langsung dilayani. Administrasi bisa diurus maksimal tiga hari dengan BPJS. Jadi tidak boleh ada pasien yang dipingpong karena alasan administrasi,” ujarnya.
Faisal menegaskan, BPJS Kesehatan akan memberikan sanksi kepada rumah sakit maupun faskes yang tidak maksimal memberikan pelayanan. Bahkan, sanksi terberat adalah pemutusan kerja sama dengan BPJS
Untuk mengawasi pelaksanaan ini, setiap faskes akan memasang banner berisi maklumat pelayanan serta nomor kontak person dari BPJS maupun Dinas Kesehatan. Masyarakat bisa melapor jika menemukan kendala.
“Ini nanti secara simbolis akan diserahkan langsung oleh Gubernur kepada rumah sakit saat launching,” tambahnya.
Selain pelayanan di rumah sakit, Pemprov Sumut juga menyoroti pemerataan tenaga medis, terutama dokter spesialis di daerah kepulauan. Faisal menyebut Pulau Nias masih kekurangan 21 dokter spesialis wajib dan penunjang.
“Alhamdulillah, saat ini tujuh putra-putri Nias sudah mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di USU dengan beasiswa dari Pemprov. Targetnya 21 orang terpenuhi dalam lima tahun,” katanya.
Program ini juga bekerja sama dengan UGM, dengan kontrak 15 tahun yang mengikat para dokter untuk tetap bertugas di Nias.
“Mereka tidak boleh pindah, ini komitmen kita,” tegasnya.
Selain tenaga medis, Pemprov juga memperkuat infrastruktur. Saat ini dua rumah sakit baru tengah dibangun di Nias Utara dan Nias Barat, masing-masing dengan nilai proyek sekitar Rp200 miliar. Progres pembangunan sudah di atas 50 persen dan ditargetkan selesai tahun ini.
“Dalam satu hingga dua tahun ke depan, layanan kesehatan di Nias bisa lebih menyeluruh, baik tenaga medis maupun infrastruktur,” jelas Faisal.
Meski banyak memaparkan strategi pelayanan, Faisal enggan menjawab saat ditanya mengenai upaya pemenuhan ketersediaan obat. Padahal isu ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat di berbagai faskes.
Alih-alih menjelaskan, Faisal hanya menekankan pentingnya maklumat bersama dengan BPJS tanpa memberi detail mengenai solusi atas kekosongan obat di lapangan.
Ketiadaan jawaban ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat keluhan masyarakat terkait langkanya obat di puskesmas maupun rumah sakit masih sering terdengar.
Penulis | Erris
